Produk Hukum - KIP Lampung

Informasi materi hukum dari hasil-hasil putusan sidang ajudikasi non-litigasi di Komisi Informasi.

Materi Selengkapnya..

Hasil Putusan - KIP Lampung

Informasi tentang hasil-hasil putusan sidang ajudikasi non-litigasi di Komisi Informasi.

Materi Selengkapnya..

Badan Publik

Informasi tentang Badan Publik yang wajib menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Pelayanan Informasi Publik.

Materi Selengkapnya..

1 2 3 4 5
KPU Dituntut Lebih Terbuka 07-04-2014 14:58:20 | Referensi : http://hariansenator.com

BANDARLAMPUNG - Ketua Komisi Informasi (KU) Lampung, Juniardi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan peraturan yang mengatur tentang keterbukaan informasi Pemilihan Umum (Pemilu) untuk mempercepat perolehan informasi terkait pemilu. Sebab, sebagai pemilih, masyarakat sangat membutuhkan informasinya. Dikatakannya, untuk memperoleh informasi publik, dari mengajukan permohonan informasi kepada badan publik hingga penyelesaian sengketa informasi di KI, waktunya bisa sampai 161 hari. Sementara jangka waktu pengaduan sengketa pemilu hanya tiga hari. Oleh karena itu, diperlukan peraturan KPU agar perolehan informasi tidak melebihi jangka waktu penyelesaian sengketa pemilu. Diak....[ Baca Selengkapnya ].

Akun Caleg Cuma Sementara 07-04-2014 14:57:20 | Referensi : http://hariansenator.com

KEMAJUAN teknologi komunikasi dan informasi tidak luput menjadi sasaran media kampanye calon anggota legislatif (caleg). Ini dilakukan untuk meraup suara agar dapat menduduki kursi wakil rakyat dari daerah pemilihannya. Melihat fenomena ini, Ketua Forum Komisi Informasi Provinsi Se-Indonesia (Forkip), Juniardi mengingatkan agar masyarakat tidak asal memilih. Menurutnya, salah satu kriterianya adalah pilih wakil rakyat yang informatif, yakni terbuka kepada masyarakat pra maupun paska terpilih. ’’Akun-akun para caleg di jejaring sosial bermunculan. Bahkan sebagian yang memiliki modal kapital besar berkampanye melalui short message service (sms). Namun lihat saja nanti, ....[ Baca Selengkapnya ].

Perki Pemilu Diprotes 07-04-2014 14:56:02 | Referensi : http://hariansenator.com/

BANDARLAMPUNG - Sejumlah Komisi Informasi Provinsi mengkritik terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu (Perki Pemilu). Sebab, Perki tersebut dinilai terburu-buru dan tidak memberikan ruang bagi provinsi untuk berpartisipasi memberikan masukan. Demikian terungkap dalam Focuss Group Discussion (FGD) Perki Pemilu yang berlangsung di Hotel Gran Legi, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). ’’Perki itu layaknya jadi SOP pelayanan informasi penyelenggara pemilu. Sebab didalamnya lebih banyak mengatur tentang jangka waktu Badan Publik untuk memenuhi permohonan informasi," kata Ketua Forum Komisi Informasi Provinsi Se-Indonesia (ForKIP), Juniardi, kepada Senator Lampung, kemarin (24/3). Sementara mengenai jan....[ Baca Selengkapnya ].

Lampung Bisa Tiru Cara Jokowi Publikasikan APBD 07-04-2014 14:46:26 | Referensi : http://nusantara.rmol.co

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Lampung perlu meniru cara Pemda DKI dalam mempublikasikan APBD karena pada prinsipnya informasi mengenai anggaran adalah informasi publik. Menurut Ketua Informasi (KI) Provinsi Lampung, Juniardi di Bandarlampung, Jumat (8/3), informasi mengenai laporan keuangan adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala. "Informasi rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat," kata dia menanggapi Pemda DKI yang mempublikasikan APBD di http://www.jakarta.go.id/web/apbd yang menerangkan aspek penerimaan dan aspek pengeluaran Rp49,9 triliun secara rinci. Jadi, ujar dia lagi, informasi mengenai penggunaan APBD memang merupakan informasi yang harus dibuka kepada masyarakat tanpa perlu diminta. ....[ Baca Selengkapnya ].

KI BeberkanMonev Badan Publik 07-04-2014 14:19:33 | Referensi : http://www.lampung-news.com

Bandarlampung, LE - Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung akan mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Badan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan UU No: 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), hari ini Selasa (28/5), di Balai Keratun, Bandarlampung. "Kami akan me-launching hasil monev yang telah dilakukan KI Lampung selama beberapa bulan. Kami akan mengumumkan Badan Publik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang paling terbuka," kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, juniardi. Dia memaparkan, bahwa metode penilaian adalah berdasarkan implementasi UU KIP, yakni instrumen Pasal 9 mengenai ketersediaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Pasal 10 mengenai informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Pasal 11....[ Baca Selengkapnya ].

DATABASE KOMISI INFORMASI PUBLIK - PROVINSI LAMPUNG

1
Judul Informasi Bulan Tahun Uraian Data
Informasi yang tidak termasuk dalam Kategori Informasi yang Dikecualikan 08 2013

Berdasarkan Pasal 18 UU No 14 Tahu 2008 Informasi Publik yang tidak termasuk dalam Kategori Informasi yang di kecualikan adalah :

Pasal 18

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yangdikecualikan adalah informasi berikut:

a. putusan badan peradilan;

b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran,ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidakberlaku mengikat maupun mengikat ke dala... [ Selengkapnya ]

Informasi yang Dikecualikan 08 2013

Berdasarkan pasal 17 no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

 Pasal 17
 

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiapPemohon Informasi Publik untuk mendapatkan InformasiPublik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikankepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambatproses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat pros... [ Selengkapnya ]

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Badan Publik 08 2013

Berdasarkan Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan InformasiPublik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;<... [ Selengkapnya ]